Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan dan Penguatan Sistem Presidensial

Dairani Dairani; Ach Fadlail

doi:10.19184/j.kk.v5i1.53696

Authors

Dairani Dairani Universitas Ibrahimy, Indonesia
Ach Fadlail Universitas Ibrahimy, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53696

Keywords:

Amandemen Konstitusi, Masa Jabatan, Presidensialisme, Desain Konstitusi, Constitutional Amendment, Term Limits, Presidentialism, Constitutional Design

Abstract

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kembali mencuat, terutama dalam konteks pembatasan masa jabatan presiden dan penguatan sistem presidensial. Isu ini menjadi perdebatan publik karena menyentuh aspek fundamental demokrasi dan struktur kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan desain ideal amandemen UUD 1945 yang dapat menghindari konsentrasi kekuasaan sekaligus memperkuat sistem presidensial. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan konstitusi negara lain, tulisan ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan mekanisme utama untuk menjaga demokrasi. Sementara itu, penguatan sistem presidensial perlu diwujudkan melalui reformasi institusional yang menjamin pemisahan kekuasaan dan check and balance yang efektif.

Kata kunci: Amandemen Konstitusi; Masa Jabatan; Presidensialisme; Desain Konstitusi.

The discourse surrounding the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has resurfaced, especially regarding the limitation of presidential terms and the strengthening of the presidential system. This issue has sparked public debate due to its fundamental implications for democracy and the state's power structure. This study aims to formulate the ideal design for the amendment of the 1945 Constitution that both prevents power concentration and strengthens the presidential system. Using a normative juridical approach and comparative constitutional analysis from other countries, this paper shows that term limits are a primary mechanism for safeguarding democracy. Simultaneously, strengthening the presidential system must be achieved through institutional reforms that ensure a clear separation of powers and an effective system of checks and balances.

Keywords: Constitutional Amendment; Term Limits; Presidentialism; Constitutional Design.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aidah, Nur Lailatul, et al. "Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia." Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara 2.1 (2023): 89-104. Doi: https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.200

Aisah Putri Budiarti, D. K. K. Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Alfayed, Adam Jourdi. Analisis Wacana Kritis Berita Politik Dinasti Pada Pemilu Presiden 2024 Pada Portal Kumparan. com Periode Oktober-Desember 2023. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

Amal, Ikhlasul. Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Andriana, Nina. "Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif1 General Election And Executive-Legislative Relations." Jurnal Penelitian Politik| Volume 11.2 (2014): 101-128. Doi https://doi.org/10.14710/jab.v%25vi%25i.20872

AR, Muhamad Habibullah, et al. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 3.2 (2025): 83-103. Doi: https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004

Ardiansyah, Ardiansyah, et al. "Politik Hukum Penataan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Dan Implikasinya Terhadap Good Government Dan Clean Government." JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 7.1 (2024): 1-17. Doi: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198

Arifin, Firdaus. "A Comparative Analysis of Constitutional Models for Presidential Term Limit Optimization." Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 4.2 (2024): 268-291. Doi: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i2.28578

Asshiddiqie, Jimly. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Sinar Grafika, 2022.

Azed, Abdul Bari. "Mewujudkan Sistem Presidensial Murni Di Indonesia* Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Legalitas: Jurnal Hukum 5.2 (2017): 44-78. DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.97

Basuki, Udiyo. "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 1.1 (2011). Doi https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1213

Chidqi, Achmad Labib. "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Bikameral Yang Ideal." Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 4.1 (2020): 75-94. Doi: https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p75-94

Choirulsyah, Darmawan, and Azhar Azhar. "Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia." Jurnal Pemerintahan dan Politik 9.3 (2024): 195-203.

Dicey, Albert Venn. Pengantar Studi Hukum Konstitusi. Nusamedia, 2019.

Dramanda, Wicaksana, Syahrul Fauzul Kabir, and Asep Hakim Zakiran. "The Sistem Presidensil Dan Kebangkitan Neo-Otoritarianisme: Kegagalan Reformasi Konstitusi Di Indonesia?." Jurnal Konstitusi 21.3 (2024): 345-365. Doi: https://doi.org/10.31078/jk2131

Ekawati, Esty. "Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014." Journal of Political Research 12.1 (2015): 15-15. Doi https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.524

Fauziah, Savira. Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029. BS thesis. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024

Fodhi, Azhari Sellomitha, et al. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 3.3 (2024): 26-37. Doi:

Habibah, Siska, et al. "implementasi konsep check and balance peter l. Strauss dalam sistem kelembagaan indonesia." Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 5.1 (2025). Doi 10.59141/cerdika.v5i1.2431

Hadi, Kisno. "Perbandingan Penegakan Demokrasi Di Indonesia Pasca-Rezim Suharto Dan Filipina Pasca-Rezim Marcos." Insignia: Journal of International Relations 6.1 (2019): 13-29. Doi: https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1246

Hadi, Syofyan. "Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)." DiH: Jurnal Ilmu Hukum (2013). Doi: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212

Hadiz, Vedi. Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.

Hakim, Dani Amran, and Muhamad Rusjana. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif." Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 6.1 (2023): 85-103. Doi: https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084

Hardjanti, Dewi Krisna. "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." DIVERSI: Jurnal Hukum 8.2 (2022): 380-405. Doi https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392

Herlinanur, Nanda, et al. "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance." Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 3.1 (2024): 110-117. Doi: https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79

Huda, Nimatul. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Kencana, 2017.

Irawan, Anang Dony. "Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi." (2025): 145-163. https://repository.um-surabaya.ac.id/10087/

Jannah, Hairul, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945." Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara 3.1 (2024): 1-24. Doi https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.260

Jannah, Rohmatul, et al. "Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara." Perspektif Administrasi Publik dan hukum 1.4 (2024): 16-27.Doi: https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.57

Juhardin, Juhardin, and Adhe Ismail Ananda. "Analisis yuridis pelaksanaan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan lembaga pemutus sengketa pemilihan umum." Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) 5.1 (2023): 55-65. Doi:10.51454/jimsh.v5i1.896

Koswara, Wahyu, et al. "Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." UNES Law Review 6.1 (2023): 2428-2436. Doi https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1015

Mardiyanto, Ibnu. "Urgensi Penghapusan Keputusan Presiden dalam Pengesahan Perjanjian Internasional: Analisis Penguatan Mekanisme Check and Balance."

Maulidia, Halida. Dinamika islam dalam kebijakan luar negeri indonesia pemerintahan joko widodo periode 2014-2022 (studi kasus dukungan indonesia terhadap proses perdamaian di afghanistan). MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhaimin, Hikmah. Kepemimpinan transformatif: berbasis kearifan lokal menjawab tantangan global. Penerbit Adab, 2023.

Noor, Firman. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia." Masyarakat Indonesia 42.1 (2016): 1-17.

Nugraha, Harry Setya. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Lex Renaissance 3.1 (2018): 11-11. Doi https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11

Nurfadilla, Yunita, and Ismail Nurdin. "Kepemimpinan kolaboratif dalam momentum pemilu 2024 membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan." Jurnal Pemerintahan dan Politik 9.1 (2024): 44-49. Doi https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714

Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern." Jurnal Ilmu Administrasi 11.3 (2014): 403-422. Doi: https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.59

Oktavia, Enika, Mely Noviyanti, and Dalpin Safari. "Potret Abusive Judicial Reviewdi Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo." Jurnal Legislatif (2024): 14-14.

Panggabean, Daniel. "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah." Nommensen Journal of Legal Opinion (2022): 31-44. Doi:

Pius Pandor, C. P. Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis dan Implikasinya bagi Demokrasi dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati. Gramedia Pustaka Utama, 2024.

Ramadhan, Muhammad Rakha, and Nanik Prasetyoningsih. "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017." Media of Law and Sharia 5.3 (2024). Doi https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.60

Rishan, Idul. Teori & Hukum Konstitusi. Sinar Grafika, 2024.

Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." PROGRESIF: Jurnal Hukum 18.1 (2024): 100-131. Doi https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636

Romli, Lili. "Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial." Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik 1.1 (2018). Doi: http://dx.doi.org/10.56985/jc.v1i1.70

Roza, Darmini. "Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024." UNES Law Review 4.2 (2021): 207-217. Doi: https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.229

Rujito, Andar. Pengaturan sistem pemerintahan indonesia sesudah amandemen uud 1945 (studi atas kekuasaan presiden). Diss. Universitas islam indonesia, 2012.

Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6.1 (2017): 69-87. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128

Said, Abd Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." Binamulia Hukum 13.2 (2024): 361-376.

Salam, Shelli Nur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif." Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik 3.1 (2025): 788-806. Doi https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331

Santika, I. Gusti Ngurah. "Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual." (2022). https://osf.io/preprints/osf/f4k2m

Saragih, Geofani Milthree. "Perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan Inggris dari berbagai aspek (comparison of Indonesian and England constitutions from various aspects)." REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum 10.2 (2023): 201-214. Doi: https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10440

Sartono, Kus Eddy. "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi." Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 9.1 (2009): 18126.

Solikhin, Ahmad. "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia." Journal of Governance 2.1 (2017). Doi: http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120

Syafrudin, Iqbal, and Mohammad Maiwan. Politik Indonesia Kontemporer. UNJ PRESS, 2023.

Tarigan, Ridwan Syaidi. Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara. Ruang Karya Bersama, 2024.

Tri Lestari, Shinta. "Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi Negara-Negara Presidensial Multipartai Dan Pengalaman di Indonesia." Jurnal Konstitusi & Demokrasi 3.1: 1. Doi https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1301

Wibowo, Agus. "HUKUM KONSTITUSI." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (2025).

Wilson, Ian Douglas. Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru. Marjin Kiri, 2018.

Yanuarti, Sri, and Moch Nurhasim. "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial." Journal of Political Research 10.2 (2013): 17-17. Doi https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.437

Yaqin, Muhammad Ainul. Penerapan Kembali Garis-Garis besar Haluan Negara (GBHN) Sebagai Instrumen Pertanggungjawaban Dan Alasan Impeachment Presiden Dalam Sitem Ketata Negaraan Indonesia. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Doi https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85096