Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam Pencegahan Money Politic

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan money politic. Terdapat dua isu pembahasan yaitu bagaimana regulasi mengatur peran Bawaslu dalam mencegah praktik money politic dan bagaimana tanggung jawab Bawaslu dalam mencegah money politic dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Bawaslu dalam mencegah praktik money politic pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan keadilan proses demokratisasi sesuai Undang-Undang. Tanggung jawab Bawaslu dalam mencegah money politic pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal belum maksimal, money politic masih terjadi namun selalu berhenti pada pembahsan sentra Gakkumdu. Tanggung jawab Bawaslu tidak cukup hanya dengan upaya pencegahan dan penanganan saja, akan tetapi Bawaslu harus mempunyai strategi kusus untuk penanganan dan pencegahan praktik money politic, terkhusus untuk daerah-daerah terpencil yang jauh dari pengawasan. Kendala Bawaslu kabupaten mandailing natal dalam mencegah money politic adalah keterbatasan ruang gerak yang diberikan regulasi, ketentuan penindakan money politic tidak akan efektif jika regulasi tidak sejalan dengan keadaan di lapangan.

This study focuses on the supervision of the implementation of regional head elections by Bawaslu Mandailing Natal Regency in preventing money politics. There are two issues of discussion, namely how regulations regulate the role of Bawaslu in preventing money politics practices and how Bawaslu's responsibility is in preventing money politics in the implementation of regional head elections in Mandailing Natal Regency. The methodology used in this study is empirical research. This study concludes that the role of Bawaslu in preventing money politics practices in regional head elections in Mandailing Natal Regency has a significant impact on the integrity and fairness of the democratization process according to the Law. Bawaslu's responsibility in preventing money politics in the implementation of regional head elections in Mandailing Natal Regency has not been maximized, money politics still occurs but always stops at the discussion of the Gakkumdu center. Bawaslu's responsibility is not enough with prevention and handling efforts alone, but Bawaslu must have a special strategy for handling and preventing money politics practices, especially for remote areas that are far from supervision. The obstacle faced by the Bawaslu of Mandailing Natal Regency in preventing money politics is the limited space for maneuver provided by regulations. Provisions for taking action against money politics will not be effective if the regulations are not in line with the conditions on the ground.