Kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Mewujudkan Pembangunan Kebun Masyarakat

Abstract

Pembangunan kebun masyarakat (plasma) merupakan salah kewajiban bagi perusahaan perkebunan bilamana sedang melakukan pengurusan maupun perpanjangan Hak Guna Usaha. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif terhadap perusahan perkebunan tersebut. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku pemberi izin usaha kepada perusahaan perkebunan, tentu bertanggungjawab atas perwujudan plasma terhadap masyarakat di Merbau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas persengketaan lahan dengan PTPN IV Regional 1. Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pemerintah Labuhanbatu Utara dalam pemenuhan hak plasma bagi masyarakat dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan problematika terkait pemenuhan hak plasma bagi masyarakat di Merbau Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan bahan hukum utama menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pertanian tidak memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan perkebunan yang tidak membangun plasma bagi masyarakat Merbau Selatan. Pemerintah Labuhanbatu Utara seakan dianggap gagal dalam menjalankan kewenangannya mensejahterakan masyarakat. Seharusnya, Pemerintah membuat Peraturan Daerah yang memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum.

The development of community gardens (plasma) is one of the obligations for plantation companies when they are processing or extending the Right to Cultivate. If this obligation is not carried out, administrative sanctions can be imposed on the plantation company. In this regard, the North Labuhanbatu Regency Government as the grantor of business permits to plantation companies is certainly responsible for the realization of plasma for the community in South Merbau, North Labuhanbatu Regency, over land disputes with PTPN IV Regional 1. This study discusses the authority of the North Labuhanbatu Government in fulfilling plasma rights for the community and the efforts made to resolve problems related to the fulfillment of plasma rights for the community in South Merbau. This study uses a normative juridical research type with a primary legal material approach examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations. The results of the study explain that the North Labuhanbatu Government through the Agriculture Service does not impose administrative sanctions on plantation companies that do not build plasma for the South Merbau community. The North Labuhanbatu Government seems to have failed in carrying out its authority to improve the welfare of the community. The government should have made regional regulations that would facilitate the development of community gardens in order to realize legal certainty.